Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memulai sidang perdana kasus dugaan mega korupsi dalam program elektronik KTP (e-KTP) tahun 2011-2012. Dalam kasus yang diperkirakan merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun itu menyeret sejumlah anggota Komisi II pada periode tersebut. Nama Basuki Tjahaja Purnama sempat dikait-kaitkan dengan kasus ini mengingat dia pernah duduk di kursi Komisi II DPR.
Namun dalam persidangan, nama Basuki atau akrab disapa Ahok tidak disebut sebagai pihak yang diduga menerima kucuran uang korupsi proyek tersebut. Wakil Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, Wibi Andrino mengatakan, kasus ini tidak akan mempengaruhi calon petahana. Sebaliknya, ini menjadi bukti kuat bahwa mantan Bupati Belitung Timur itu antikorupsi.
Untuk diketahui, Basuki atau akrab disapa Ahok itu tengah menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI pada masa pembahasan program e-KTP tersebut. Namun, pada pertengahan tahun 2012, dia akhirnya keluar karena memutuskan mendampingi Joko Widodo dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 melawan petahana Fauzi Bowo.
"Saya yakin Pak Ahok enggak ada masalah di situ. Mungkin ada kader yang kena urusan. Yang lain Pak Ahok kita yakin bersih. Dan ini merupakan kita lihat aja, dari zaman dulu aja Pak Ahok udah menolak yang seperti itu. Kalau dugaan e-KTP betul itu bukti Pak Ahok enggak tertarik dengan hal seperti itu," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/3).
Mengenai adanya beberapa nama kader partai pendukung yang mungkin terlibat kasus e-KTP, dia tidak terlalu mau ambil pusing. Karena NasDem saat ini sebagai partai pengusung dan pendukung tengah konsentrasi memenangkan putaran kedua Pilkada DKI 2017.
"Enggak ada urusan itu. Mau yang partai pendukung kena atau segala macam. Kita kan dukung Basuki Djarot, bukan yang lain," tegasnya
EmoticonEmoticon